HUKUM AGARARIA

HUKUM AGARARIA

_{Makalah Ini Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Pada Mata Kuliah  Pengantar Hukum Indonesia}

Dosen Pengampu : Galuh Widitya Qomaro, S.H.I., M.H.I

Di Susun Oleh : Kelompok 7

1.     Saiful Ihwan               150711100003

2.     Alfan maulidin            150711100048

3.     Ahmad                                    150711100021

HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS ILMU KEISLAMAN
UNIVERSITASRUNOJOYO MADURA

2016

KATA PENGANTAR

            Maha Besar Allah yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang terbaik di muka bumi ini. Manusia berkewajiban untuk berbuat sesuatu yang bermakna sesuai dengan kedudukannya yang terhormat itu, agar kehidupannya tidak menjadi sia-sia. Makalah ini merupakan bagian dari keikutsertaan penulis dalam membarikan makna bagi kehidupan dalam rangka mewujudkan firman Allah SWT tersebut.

Dalam mengawali penulisan makalah ini Dengan Judul “HUKUM AGRARIA ”, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat,karunia, dan perlindungan-Nya selama penulisan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa uraian di dalam makalah ini bukanlah sesuatu yang sempurna,dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini ada kekurangan dan kekeliruan,oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan pembaca untuk menyampaikan suatu kritik ataupun saran yang akan membuat makalah ini menjadi hal yang dapat di minati oleh pembaca.

            Untuk itu penulis berdo’a kehadirat Allah SWT , semoga makalah yang penulis susun ini dapat bermanfaat untuk semua kalangan, khususnya untuk mahasiswa Hukum Bisnis Syari’ah.

Bangkalan,  25 November 2016

                                                                                               

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum, dimana tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat diberbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan masyarakat). Paham Negara Hukum Indonesia mendudukan kepentingan orang perorang secara seimbang dengan kepentingan umum. Negara mengakui hak dan kewajiban asasi warga negara serta membuat pengaturan-pengaturan yang memungkinkan terjaminnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai.

Usaha untuk mencapai masyarakat adil dan makmur memang memerukan ikut sertanya semua manusia dalam semua bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya. Salah satu cara agar bisa terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia ialah dengan cara mempergunakan hukum sebagai alatnya. Dengan kata lain hukum hukum dipakai sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran khususnya dibidang agraria.

Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan, yang sering kita sebut sebagai Hukum Pertanahan yang dikalangan pemerintah dan umum juga dikenal sebagai Hukum Agraria.

UUPA bukan hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai perombakan Hukum Agraria. Sesuai dengan namanya Peraturan dasar pokok-pokok Agraria, UUPA memuat juga lain-lain pokok persoalan agrarian serta penyelesaiannya. Berdasarkan hal ini penulis akan membahas tentang “pengertian dari Agraria, Ruang Lingkup Agrarian, dan pengertian dari Hukum Agraria”

B.     Rumusan Masalah

1.    Apa pengertian dari Hukum Agraria ?

2.    Apa saja Ruang Lingkup dari Agraria ?

3.     

C.     Tujuan Masalah

1.    Untuk mengetahui pengertian dari Agraria dan Hukum Agraria.

2.    Untuk mengetahui Ruang Lingkup dari Agraria

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Pengertian Hukum Agraria

Istilah Agraria berasal dari kata Akker (Bahasa Belanda), Agros (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, Agger (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, Agrarian (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian.

Pengertian “Agraria” Meliputi Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya, bahkan dalam batas-batas yang ditentukan juga ruang angkasa.

Arti Luas Seperangkat hukum yang mengatur Hak Penguasaan atas Sumber Alam sedangkan arti sempit Seperangkat hukum yang mengatur Hak Penguasaan atas Tanah.

Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum ,baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria.^[1] Bachsan Mustofa menjabarkan kaidah hukum yang tertulis adalah hukum agrarian dalam bentuk hukum undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang dibuat oleh Negara, sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah Hukum Agraria dalam bentuk Hukum Adat Agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan pertumbuhan, perkembangan serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

Menurut Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, Hukum Agraria (Agrarisch Recht), adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara (Staatsrecht) maupun pula Hukum Tata Usaha Negara(Administratifrecht) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam selururh wilayah Negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut.

Boedi Harson menyatakan Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum Agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Kelompok berbagai bidang hukum tersebut terdiri atas:

1.      Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi.

2.      Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.

3.      Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh Undang-undang Pokok Pertambangan.

4.      Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak oenguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air.

5.      Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.

Menurut E. Utrecht yang dikutip oleh Boedi Harsono, Hukum Agraria dalam arti sempit sama dengan Hukum Tanah. Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian dari Hukum Tata Usaha Negara, yang menguji hukum istimewa yang diadakan akan  memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.^[2]

C.    Ruang Lingkup Agraria

Ruang lingkup agraria menurut UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Ruang lingkup agraria menurut UUPA sama dengan ruang lingkup sumber daya agraria/sumber daya alam menurut Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ruang lingkup agrarian/sumber daya agrarian/sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.      Bumi

Pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah  permukaan bumi, termasuk pula tubuh di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah tanah.

2.      Air

Pengeertian menururt Pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 194 tentang Pengairan, disebutkan bahwa pengertian air meliputi yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut.

3.      Ruang Angkasa

Pengertian ruang angkasa menururt Pasal 1 ayat (6) UUPA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertia ruang angkasa menurut Pasal 48 UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekyaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu.

4.      Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan alam (UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan).^[3]

BAB III

PENUTUP

A.     Kesimpulan

Istilah Agraria berasal dari kata Akker (Bahasa Belanda), Agros (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, Agger (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, Agrarian (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian.

Menurut Soedikno mertokusumo, hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum ,baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria.

Ruang lingkup agraria menurut UUPA sama dengan ruang lingkup sumber daya agraria/sumber daya alam menurut Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

.

B.     Saran

Dalam penyusunan Makalah ini penulis tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dan kehilafan oleh sebab itu penulis berharap untuk diberi kritikan dan saran yang membangun guna kesempurnaan makalah ini dan pembuatan makalah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, 1989. Jakarta: Balai Pustaka

Santoso, Urip. 2005. Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana.

http://meggisarmito.blogspot.co.id/2015/03/makalah-hukum-agraria-tentang.html

---

[1] Drs. C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, 1989. Hlm. 318

[2] http://meggisarmito.blogspot.co.id/2015/03/makalah-hukum-agraria-tentang.html

[3] Didalam UU NO.5 Tahun 1960 Tentang UUPA

Read More

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Makalah

“Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional”

Makalah Ini Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Perbankan Syariah

Dosen Pengampu : Rudi Hermawan, S.HI., M.S.I.

Oleh kelompok 2 :

Ainul Yakin 150711100091

Awiatul Muthowiyah 150711100049

Sayyidatul Maghfiroh 150711100042

HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS KEISLAMAN

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

TAHUN AKADEMIK 2017 

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dalam kehidupan sehari-hari.
Kedua kalinya shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni addinul Islam.
Ketiga kalinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa/i dan dosen pengampu kami karena sesungguhnya makalah ini telah kami buat dan tentunya tak luput dari kekurangan dan kesalahan.
Terakhir kalinya kami mengucapakan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu kami dalam meyelesaikan makalah ini sehingga makalah ini dapat terkumpulkan pada waktunya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi mereka. Aamiin.

Bangkalan, Maret 2017

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Makalah

      Masyarakat di Indonesia bahkan seluruh dunia sudah mengenal sistem perbankan, yang dimana sebuah lembaga yang dijadikan masyarakat sebagai rujukan untuk menyimpan hasil kerjanya dan mengikuti prosedur lembaga tersebut, akhir-akhir ini sudah muncul banyak lembaga perbankan, bukan hanya dengan konsep konevensional, akan tetapi juga telah hadir dan mulai berkembang serta maju, yaitu lembaga perbankan yang berkonsep syariah, sebenarnya persamaan antara kedua lembaga ini juga terdapat seperti lembaga-lembaga perbankan lainnya, akan tetapi terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua lembaga perbankan ini.

        Dan tidak sedikit masyarakat umum dan bahkan kalangan intelektual terdidik yang belum memahami konsep dari bank syariah. Mereka beranggapan bagi hasil adalah sama dengan bunga. Mereka mengklaim, bahwa bagi hasil hanyalah nama lain dari konsep perbankan konvensional yakni menggunakan sitem bunga tiap bulannya. Pandangan ini juga masih terdapat di kalangan sebagian kecil ustadz yang belum memahami konsep dan operasional bagi hasil.

             Dalam tulisan ini akan diuraikan setidaknya lima perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional yakni dari segi, akad dan aspek legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja serta corporate culture, serta struktur organisasi antara keduanya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja Akad dan Aspek Legalitas yang membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional?
2. Bagaimana Lembaga Penyelesaian Sengketa dari perbankan syariah dan perbankan konvensional?
3. Bagaimana Struktur Organisasi dari perbankan syariah dan perbankan konvensional?
4. Bagaimana Bisnis dan Usaha yang Dibiayai dari perbankan syariah dan perbankan konvensional?
5. Bagaimana Lingkungan dan Budaya Kerja dari perbankan syariah dan perbankan konvensional?

C. Tujuan Makalah

1. Untuk mengetahui Akad dan Aspek Legalitas yang digunakan dari perbankan syariah dan perbankan konvensional.
2. Untuk mengetahui bagaimana Lembaga Penyelesaian Sengketa dari perbankan syariah dan perbank konvensional.
3. Untuk mengetahui perbedaan Struktur Organisasi dari perbankan syariah dan perbankan konvensional.
4. Untuk mengetahui perbedaan Usaha yang Dibiayai dari perbankan syariah dan perbankan konvensional.
5. Untuk mengetahui perbedaan Lingkungan dan Budaya Kerja dari perbankan syariah dan perbankan konvensional.

BAB I

PEMBAHASAN

A. Akad dan Aspek Legalitas
Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Nasabah sering kali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti.
Setiap akad dalam perbankan syariah, baik itu dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus sesuai ketentuan akad, seperti hal-hal berikut.
1. Rukun, seperti penjual, pembeli, barang, harga, akad ijab/qabul.
2. Syarat, seperti :
o Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
o Harga barang dan jasa harus jelas.
o Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.

o Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short tale dalam pasar modal.

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan sebagian dari kegiatan tolong menolong (tabarru’). Turunan dari tijarah adalah perniagaan (al-bai’) yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. Cakupan akad yang akan dibahas meliputi akad perniagaan (al-bai’) yang umum digunakan untuk produk bank syariah. 

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (tijarah) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (tabarru’). Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (natural certainly contracts/NCC), yaitu kontrak dengan prinsip nonbagi hasil (jual-beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (natural uncertainly contracts/NUC), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Transaksi NCC berlandaskan pada teori pertukaran, sedangkan NUC berlandaskan pada teori percampuran. Semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam pembiayaan dan pendanaan, sedangkan transaksi tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam pendanaan, jasa pelayanan, dan kegiatan sosial. Berikut skema ringkasnya:

Berikut tabel yang menjelaskan perbandingan bagi hasil dengan sistem bunga:

BAGI HASIL

BUNGA

1.      Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi 2.      Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai 3.      Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, resikonya ditanggung kedua belah pihak 4.      Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat 5.      Perdamaian/pembagian keuntungan adalah hasil

1.      Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi 2.      Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada 3.      Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi 4.      Jumlah pembayaran bunga tidak menigkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda 5.      Pengambilan/ pembayaran bunga adalah haram

BAGI HASIL BUNGA

1. Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi

2. Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai

3. Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, resikonya ditanggung kedua belah pihak

4. Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat

5. Perdamaian/pembagian keuntungan adalah hasil 1. Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi

2. Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada

3. Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi

4. Jumlah pembayaran bunga tidak menigkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda
5. Pengambilan/ pembayaran bunga adalah haram

B. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. 

 DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas setiap opini yang diberikan oleh DPS. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengurus Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. 

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya setiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. 

2. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Tanah Air, berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman Tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN. 

Dewan syariah dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarnya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (ex-officio). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar bagi Dewan Pengawas Syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah yang meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. 

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika Lembaga Keuangan Syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.

C. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. 

Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut. 

a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram 

b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat 

c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila 

d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian 

e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industry senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal 

f. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung

Sebaliknya bank konvensional, tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariah Islam tergolong produk yang tidak halal.

D. Lingkungan Kerja dan Budaya Kerja

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus profesional (fathanah) dan mampu melakukan tugas secara team-work dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (tabligh). Dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Selain itu, cara berpakaian dan bertingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi saw mengatakan bahwa senyum adalah sedekah. 

Sebuah bank syariah harus memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Hal ini menyangkut etika kerja dan serusaha yang merupakan pantulan dari Rasulullah SAW berkaitan dengan ketauladanannya dalam perilaku kehidupan sebagai aplikasi dari nilai-nilai syariah.
E. Lembaga Penyelesaian Sengketa (BASYARNAS)

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. 

1. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam

a. Perdamaian (sulh/islah)

Ishlah secara harfiah mengandung arti “memutus pertengkaran atau perselisihan”. Dalam pengertian syariah merumuskan sebagai berikut: “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan”. Dalam hal ini terdapat dua pihak, yang sebelum diantara mereka ada suatu persengketaan dan kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutannya, hal ini dimaksimalkan agar persengketaan diantara mereka (pihak yang bersengketa) dapat berakhir. Selain itu, cara-cara perdamaian ini juga memiliki landasan normatif didalam alquran. Dalam QS Al-Hujurat:9, Allah menghimbau pihak-pihak yang berperang untuk melakukan perdamaian. Dalam QS. An-Nisaa: 128, Allah menganjurkan kepada suami istri yang berseteru mengenai haknya masing-masing untuk melakukan perdamaian.

Dengan merujuk pada QS. An-Nisaa :128 dan QS. Al-Hujarat, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negoisasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka. 

b. Arbitrase 

Arbitrase yang dalam Islam dikenal dengan istilah Al-tahkim merupakan bagian dari Al-qadla (peradilan. Seperti yang dikemukakan oleh sarjana muslim Ibnu Farhum “wilayah tahkim adalah wilayah yang didapatkan dari perseorangan. Ini merupakan bagian dari Al-qadha yang berhubung dengan harta benda, bukan dengan al-hudud dan al-qishas”

Perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional yaitu apabila terdapat perselisihan diantaranya maka kedua belah pihak tidak menyelesaikan di peradilan negri, tetapi menyelasaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa tertua adalah proses litigasi didalam pengadilan. Proses penyelesaian melalui pengadilan dianggap bisa memuaskan banyak pihak. Kemudian melalui proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama diluar pengadilan dianggap dapat mengakomodasikan kelemahan-kelemahan litigasi dan memberikan jalan keluar yang lebih baik dari pengadilan. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian diluar pengadilan antara lain:


1) Arbitase

      Menurut Abdul Kadir Muhammad arbitrase yaitu badan peradilan swasta diluar lingkungan Peradilan Umum yang dikenal khusus dalam perusahaan. Arbitrasi adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan kehendak bebas dari pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. 

         Dengan demikian perjanjian arbitrasi timbul karena adanya kekuatan secara tertulis dari pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase.
2) Alternatif Penyelesaian Sengketa
• Konsultasi
• Negoisasi
• Mediasi
• Konsiliasi
• Penilaian para ahli

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah-nya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya diperadilan negri, tetapi menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI). 

Dalam rekomendasi RAKERNAS MUI tanggal 23-26 Desember 2002, menegaskan bahwa BAMUI adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya dan merupakan perangkat organisasi MUI. Kemudian sesuai dengan hasil pertemuan antara dewan pimpinan MUI dengan pengurus BAMUI tanggal 26 Agustus 2003 serta memperhatikan isi surat pengurus BAMUI No.82/BAMUI/07/X/2003, tanggal 7 Oktober 2003, maka MUI dengan SKnya No.Kep 09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003, menetapkan:

1. Mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indoesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase          Syariah Nasional (BASYARNAS).
2. Mengubah bentuk badan dari yayasan menjadi badan yang berada dibawah MUI dan merupakan          perangkat organisasi.
3. BASYARNAS bersifat otonom dan independen.

• Tugas dan kewenangan BASYARNAS:

1. Menyelesaikan perselisihan dan sengketa keperdataan dengan prinsip yang mengutamakan perdamaian.
2. Menyelesaiakan sengketa keperdataan antara bank syariah dengan nasabahnya yang menjadikan syariah sebagai dasarnya.
3. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalat yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.
4. Atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian, dapat memberikan suatu pendapat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. 

• Mekanisme operasional BASYARNAS:
1. Permohonan untuk mengadakan arbitrasi
2. Penetapan arbiter
3. Acara pemeriksaan
4. Perdamaian
5. Pembuktian dan saksi
6. Berakhirnya pemeriksaan
7. Pengambilan putusan
8. Perbaikan putusan
9. Pembatalan putusan
10. Pendaftaran putusan
11. Pelaksanaan putusan
12. Biaya arbitrase

       Mengenai kewenangan kompetensi absolut terhadap penyelesaian permasalahan hukum antara nasabah dan bank syariah, telah diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 ayat 1 “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Hal tersebut telah diperkuat dengan UU No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49. 

Berikut tabel yang membedakan secara spesifik antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional.

BANK ISLAM BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi yang halal saja.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.
3. Profit dan falah oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dwan Pengawas Syariah 1. Investasi yang halal dan haram
2. Memakai perangkat bunga
3. Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitor

5. Tidak terdapat dewan sejenis.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Nasabah sering kali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti.
2. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah dan Dewan Syariah Nasional yang bertugas untuk memberikan fatwa kepada lembaga keuangan syariah salah satunya bank syariah.
3. Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, berbeda dengan sistem konvensional, yang dimana bank tidak mencampuri tentang apakah digunakan untuk sesuatu yang halal atau haram.
4. Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus profesional (fathanah) dan mampu melakukan tugas secara team-work dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (tabligh). Dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah, selain itu juga tentang berpakaian dan akhlak setiap karyawan, yang membedakan antara bank konvensional dan syariah.
5. Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.




DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. 2007. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada..

Hasan, Nurul Ichsan. 2014. Perbankan Syariah. Jakarta: Referensi (GP Press Group).

Machmud, Amir. 2010. Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empris di Indonesia. Jakarta: Erlangga.

http://chuznaluluxs.blogspot.co.id/2012/10/perbedaan-bank-syariah-dan-bank.html (diakses hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 pukul 17:09).

Read More